Agama Buddha menunjukkan bahwa kekurangan atau ketidak-beresan dalam pengaturan ekonomi akan menyebabkan perbedaan yang besar antara si kaya dan si miskin. Cakkavattisihanada Sutta dan Kutadanta Sutta, Digha Nikaya menyebutkan bahwa kerusuhan, pencurian, dan permasalahan lain dalam masyarakat disebabkan salah satunya dari kemiskinan, dan kemiskinan disebabkan karena ketidak-beresan dalam pengaturan sistem ekonomi. Sang Buddha menyadari adanya ketergantungan antara faktor fisik dan psikis, yang secara umum mempengaruhi perilaku kemasyarakatan. Menurut sutta tersebut, perlindungan atau penyediaan keamanan kepada masyarakat, tanpa memperhatikan ekonomi negara adalah belum cukup untuk mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Sang Buddha menceritakan bagaimana Raja Maha Vijita yang mempunyai tentara yang kuat, tetapi kerajaaanya hancur karena dia gagal menyediakan pengaturan ekonomi yang baik bagi masyarakatnya. Kemiskinan akan mendorong seseorang untuk mencuri, sebab mereka yang kelaparan memerlukan makanan untk memelihara tubuhnya. Sehingga Sang Buddha menasihatkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan berakhlak, kondisi ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat harus juga ditingkatkan. Oleh karena itu, jika dalam suatu masyarakat atau suatu bangsa terjadi kerusuhan, tingkat kejahatan meningkat, maka raja atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk membangun ekonomi kerajaan atau negara. Raja atau pemerintah sebaiknya memberi atau menyediakan kapital kepada masyarakat yang memerlukan bantuan.
Dalam hal penyelesaian suatu masalah negara, misalnya kerusuhan, pencurian, perampokan dan sebagainya, tidak dapat dilakukan dengan jalan pemberian secara acak-acakan. Lebih lanjut Sang Buddha menyatakan bahwa jika pemberian kapital kepada masyarakat dilakukan dengan jalan yang tidak tepat, maka akan menimbulkan kemalasan dan kejahatan tidak semakin berkurang. Orang akan malas dan cenderung melakukan kejahatan dengan dalih kelaparan agar mendapat simpati dari raja. Semula Raja Maha Vijita membagi-bagi kekayaannya dengan bebas kepada mereka yang melakukan pencurian, dengan harapan agar mereka menghentikan tindakan hina tersebut. Tetapi pada kenyataannya pencurian berlanjut dan semakin banyak. Menyadari hal ini, Raja Maha Vijita tidak lagi membagi-bagi kekayaannya secara bebas, tetapi melalui hal tersebut harus dilakukan dengan cara dan pengarahan yang benar. Bagi mereka yang terbukti melakukan pencurian sebagai suatu pekerjaan, maka hukuman akan dijatuhkan kepadanya. Tindakan tegas ini dilakukan oleh Maha Vijita demi kebahagiaan rakyatnya.
Menurut Sang Buddha, penyediaan kapital kepada masyarakat harus dilakukan secara terarah dan terpadu dan diberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan (ye janapadesu adana tesam dhanam anuppadeyasi), sedangkan pengaturan ekonomi yang tidak adil akan menyebabkan kemiskinan (adananam anuppadeyamana daliddam vipula gacchati). Kembali seperti apa yang telah disebutkan di atas, kemiskinan akan mendorong seseorang untuk melakukan penjarahan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi, maka raja atau pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya, yaitu dengan jalan membangun sistem perekonomian yang cocok di suatu kerajaan atau negara tersebut.
Kutadanta Sutta dan Cakkavattisihanada Sutta juga menerangkan bahwa kerusuhan, penjarahan, pencurian, perampokan dan sebagainya (dhassu-khila), yang disebabkan karena kemiskinan, tidak dapat diselesaikan dengan jalan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Dalam kedua sutta tersebut, dijelaskan "… jika di dalam lingkungan kerajaaan, masyarakat menjadi gelisah, tidak aman, karena adanya perampokan atau kerusuhan di desa, di kota, di pasar, di jalan-jalan dan di seluruh lingkungan kerajaan, maka raja akan berpikir untuk menyelesaikanya dengan jalan menghukum, memenjarakan atau membuang mereka (…etam dhasukhilam vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya samahanissami)". Cara ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Mereka yang lolos dari hukuman akan menyusun kekuatan untuk melawan raja atau pemerintah dan akan berlanjut melakukan penjarahan, pencurian, perampokan dan sebagainya.
Selanjutnya, kedua sutta tersebut juga menerangkan bahwa dalam kondisi, di mana keadaan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, raja atau pemerintah tidak dibenarkan untuk menaikkan pajak dengan alasan apapun (…janapade sa-upapile balim uddhareyya, akicca-kari). Tidak dibenarkan pula jika keadaan ekonomi suatu negara masih dalam keadaan kurang stabil, diadakan pesta besar (berfoya-foya), yang akan menghabiskan kekayaan negara.
Melalui sistem pengaturan kekayaan yang tepat, suatu negara atau kerajaan bisa menjamin kemakmuran rakyatnya. Kedua sutta di atas menyebutkan bahwa bagi masyarakat yang memerlukan bantuan untuk melanjutkan usahanya, maka raja sebaiknya mengarahkan dan memberi bantuan kepada mereka. Bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, maka sebaiknya raja memberi bantuan berupa biji-bijian dan makanan (ye janapade ussahanti kasi-gorakkhe tesam bhavam raja bija-bhattam anuppadetu), bagi mereka yang berdagang, kepadanya sebaiknya diberikan modal atau kapital (...vajijjaya tesam bhavam pabbatam anuppadetu), sedangkan kepada mereka yang bekerja sebagai pegawai, kepadanya sebaiknya diberikan nasi dan gaji (...janapadesu raja-porise tesam bhatta-vettanam pakappetu). Jika semua lapisan yang ada di masyarakat mempunyai usaha dan bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, maka kemakmuran dan kesejahteraan bisa di dapat. Diceritakan bahwa setelah menerapkan nasihat-nasihat tersebut di lingkungan kerajaan Maha Jivita tidak ada orang yang menggangu orang lain dengan dalih kelaparan, sehingga masyarakat bisa hidup bersama keluarga mereka dengan bahagia, tenang, sejahtera (khematthita) dan aman meskipun tinggal dengan pintu terbuka (aparuta-ghara).
Dalam hal ini sangat penting kiranya untuk diperhatikan bahwa menurut Agama Buddha sistem ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan bukan seballiknya. Oleh karena itu, penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat merupakan faktor yang penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat. Kutadanta Sutta menerangkan adanya keterkaitan antara pengangguran, kemiskinan, kelaparan dan tindakan kriminal yang ada dalam masyarakat, seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya.
Sumber : http://www.buddhistonline.com/dhammadesana/desana7.shtml
Tidak ada komentar:
Posting Komentar