hak-hak konsumen yang di langgar oleh pelaku bisnis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Permasalahan-permasalahan tentang konsumen memang menarik untuk

diteliti karena lingkupnya sangatlah komplek. Dalam beberapa kasus-kasus

tertentu yang sering kita jumpai, banyak hal yang dapat merugikan konsumen,

antara lain masalah yang menyangkut kasus parkir, dimana banyak orang tidak

mau menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen dilakukan secara

sistematis oleh kalangan pelaku usaha, dan cenderung mengambil sikap tidak

ingin ribut. Dalam kasus ini, kita bisa membayangkan jawaban apa yang akan

diterima apabila konsumen berani mengajukan komplain atas kehilangan sebagian

atau seluruh kendaraan yang dititipkan pada pelaku usaha.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 ISI

Terkait dengan adanya perlindungan konsumen yang diberikan pemerintah

melalui UUPK, maka keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

konsumen yang terdapat dalam UUPK digunakan menjadi indikasi tingkat

kesadaran konsumen karena LSM biasanya menjadi ajang berhimpunnya para

konsumen yang telah peduli dengan haknya dan ingin memperjuangkan dengan

serius dan sistematis. Dalam pasal 1 ayat 9:

"Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non

pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan

menangani perlindungan konsumen".

Dengan kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat (LPKSM) bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional

(BPKN), dengan bermacam-macam tugas yang dimaksudkan untuk membantu

konsumen tersebut, maka apabila kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik,

berarti konsumen akan semakin terlindungi. Begitu pula dengan tersedianya

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tiap Kabupaten, akan lebih

memudahkan konsumen untuk menegakkan hak-haknya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung

yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang

perlindungan konsumen.

Kehadiran LPKSM dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan

perlindungan terhadap konsumen. LPKSM sebagai arus bawah yang kuat dan

tersosialisasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat

menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Terkait dengan iklan

produk barang dan/atau jasa yang menyesatkan, maka peranan LPKSM sangat

membantu dalam memberikan perlindungan konsumen.

BAB III

PENUTUP

3.1  KESIMPULAN

a)      Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan para pelaku usaha dapat mengetahui bahwa di Indonesia saat

ini terdapat UUPK. Pelaku usaha dapat memahami bahwa praktek iklan

yang menyesatkan termasuk salah satu tindakan yang dilarang menurut

ketentuan dalam UUPK, sehingga pelaku usaha dapat lebih berhati-hati

dalam mempromosika produknya sehingga tidak merugikan konsumen.

YLK Malang sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan

pegawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan

perlindungan konsumen di Indonesia.

b)     Bagi Konsumen

1)  Diharapkan dengan penelitian ini konsumen dapat lebih berhati-hati

dengan iklan produk barang dan jasa sehingga tidak dirugikan akibat

iklan yang menyesatkan;

2)  Masyarakat dalam hal ini konsumen dapat lebih mengetahui bahwa

YLK Malang merupakan lembaga independen yang dapat membantu

konsumen untuk memperjuangkan haknya apabila dirugikan oleh

pelaku usaha.

SUMBER  : http://digilib.umm.ac.id/files/disk1/376/jiptummpp-gdl-s1-2010-ajiwibowo0-18784-BAB+I.pdf